JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi 423,8 miliar dolar AS atau setara Rp7.152 triliun (kurs Rp16.867 per dolar AS) per November 2025. Angka ini lebih rendah dari Oktober 2025 sebesar 424,9 miliar dolar AS atau setara Rp7.170 triliun.
"Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
Ramdan menambahkan, posisi ULN pemerintah menurun yang tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,5 miliar dolar AS.
Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada bulan November 2025
Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7 persen), Jasa Pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.