Dahnil menegaskan, realisasi kebijakan ini di lapangan akan menjadi fokus utama. Untuk itu, Kemenhaj akan bekerja sama dan meminta bantuan pengawasan dari Komisi VIII DPR RI untuk memastikan jemaah menerima hak sesuai yang telah ditetapkan.
Selain itu, ia juga menyoroti komitmen Kemenag dalam menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.
"Bapak Ibu sekalian, terus terang, Pak Menteri dan kami agak keras ke teman-teman ASN terkait dengan integritas," tegasnya.