"Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain," tuturnya.
Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Kepala Staf Kepresidenan sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.
"Alhamdulillah kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada," ucap Jaleswari.
"Saya rasa Kota Bogor layak untuk dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. Dan ini merupakan kolaborasi yang luar biasa," ujarnya.