Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan, pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga. Kedua menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Ketiga, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Selain itu, atas koordinasi Kemenko PMK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2), Kementerian Dalam Negeri dan BPS, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10. Di sisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.
“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Dari data P3KE tercatat di antara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1 sekitar 4,9 juta, merupakan keluarga sasaran yang mana 3,9 jutanya keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ujar Hasto.
Kemudian dari data hasil PK-21, telah dilakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga layak huni. Di mana 32.059 keluarga di antaranya atau 57,5 persen merupakan sasaran keluarga berisiko stunting.
“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi dari 3.961.834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1.519.200 keluarga, lalu mendapat Bantuan Pangan Nontunai 445.013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai 512.800 keluarga,” ucapnya.