Mahfud mengatakan mekanisme pemilihan Kapolri yang melibatkan DPR juga menjadi salah satu sorotan. Pelibatan DPR tersebut, kata dia, semula bermaksud agar presiden tidak menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan semata.
Namun dalam praktiknya, lanjut dia, justru memicu transaksi politik.
"Dulu di zaman Orde Baru itu, sebelum reformasi, Polri itu selalu diperalat oleh kekuatan presiden. Membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka, sekarang agar presiden tidak sewenang-wenang Kapolri supaya dipilih oleh DPR. Sekarang, bagus dulu. Tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaannya itu menjadi alat transaksi politik," ucap Mahfud.
Dia mengatakan desakan reformasi ulang bukan tanpa sebab. Rentetan peristiwa buruk, mulai dari ketidakprofesionalan hingga kerusuhan yang melibatkan pembakaran kantor polisi pada akhir Agustus lalu menjadi pemicu presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Dia mengatakan Polri juga ingin melakukan perbaikan sehingga secara internal telah membentuk tim transformasi.
Kendati demikian, Mahfud menekankan tujuan akhir upaya reformasi adalah menempatkan Polri sebagai penyangga demokrasi yang netral. Dia mengatakan Polri harus kembali ke jati dirinya.
"Apa pun upaya untuk mereformasi lagi atau pembenahan terhadap Polri harus diarahkan pada upaya menguatkan sistem politik yang demokratis. Polri harus menjadi salah satu penyangga politik demokratis yang netral. Sehingga tidak boleh ikut dalam permainan politik itu sendiri. Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai Bhayangkara Negara," tutur dia.