Untuk memitigasi dampak itu, Sandi mendesak pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi zona megathrust ke seluruh lapisan masyarakat, peta risiko dan jalur evakuasi hingga tingkat RT dan RW.
"Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol Lari, Jauh, Tinggi saat terjadi gempa besar di pesisir," kata dia.
Di sisi lain, dia menilai perlu adanya penguatan sistem peringatan dini atau early warning system dan cuaca dengan memastikan berfungsinya alat alat sensor peringatan dini atau seismic sensor.
"Latihan simulasi evakuasi bencana, tidak hanya untuk bencana gempa tsunami, tapi juga bencana karena cuaca ekstrem yang mungkin terjadi secara bersamaan. Hal ini sangat penting sehingga masyarakat terlatih adaptasi rencan kontinjensi," ucap Sandi.
Sandi menilai, upaya penegakan hukum terkait tata ruang juga diperlukan untuk mencegah dampak bencana. Pemerintah diminta harus konsisten untuk mendorong moratorium izin di zona sempadan pantai dan rawan longsor.
“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mari kita jadikan informasi dari BMKG ini sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan bangsa. Pemerintah harus memimpin, DPR akan mengawal anggaran dan kebijakan, tetapi ujung tombaknya ada pada kesadaran setiap warga masyarakat. Mencegah korban jiwa adalah prioritas utama. Kesigapan kita hari ini akan menentukan keselamatan kita esok hari,” tutur Sandi.