Bahkan, Pemerintah Timor Leste juga memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pabrik serta lahan bahan baku seluas 25.000 hektare.
Untuk tahap awal, sekitar 5.700 hektare telah disiapkan. Kapasitas produksi masih dalam tahap pembahasan karena bergantung pada volume yang diinginkan, ketersediaan bahan baku, serta pembangunan mesin produksi di lokasi.
"Target kami paling lambat Februari sudah produksi, tapi kami upayakan Januari sudah mulai. Produksi perdana akan diluncurkan langsung oleh pemerintah Timor-Leste," ungkap Mulyadi.
Meski begitu, Mulyadi menegaskan, Bobibos siap diproduksi secara massal di Indonesia bila Pemerintah ingin memproduksi massal di Tanah Air. Namun ia menekankan, produksi massal hanya bisa dilakukan jika ada regulasi yang mengatur jerami sebagai bahan baku bioenergi.
"Kalau negara meminta, pasti kami siap. Dengan potensi 11,3 juta hektare sawah, bahkan dengan asumsi produksi konservatif, Indonesia bisa menghasilkan sekitar 20 miliar liter per tahun. Itu sangat meringankan masyarakat," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Ia menegaskan Bobibos tidak akan melangkah tanpa dasar hukum. Saat ini, kebijakan nasional transisi energi baru mengatur bioenergi berbasis sawit, aren, dan tebu. Jerami belum masuk dalam regulasi tersebut.
"Kami kader partai pemerintah. Kami harus memberi contoh ketaatan pada regulasi. Tidak mungkin kami produksi dan distribusi massal tanpa aturan uji ketahanan, sertifikasi, dan standar keselamatan," ujarnya.