JAKARTA, iNews.id - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah memulai rangkaian penyusunan kebijakan ekonomi berdasarkan Pancasila. Sejumlah tokoh dalam bidang ekonomi, filsafat, dan hukum ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan ekonomi itu.
Dalam kegiatan yang mengawali Penyusunan Kebijakan Ekonomi Pancasila, Anggota Dewan Pengarah BPIP, Sudhamek, mengatakan kebijakan Ekonomi Pancasila hakikatnya pandangan mengenai sila-sila pada Pancasila.
“Kebijakan Ekonomi Pancasila hakikatnya adalah pandangan mengenai sila-sila Pancasila, paradigma yang melatarbelakangi kebijakan ekonomi Pancasila Nilai Pancasila “saya ada karena kita ada (I am because we are),” ujar mantan Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) itu, di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (20/11/2020).
Dia menuturkan, dalam sistem ekonomi Pancasila harus saling bergotongroyong, itu berarti tidak saling menegasaikan atau meniadakan, melainkan saling mengakui keberadaan.
Melengkapi pendapat Sudhamek, Ketua Gugus Tugas Revolusi Mental Kemenko PMK Marbawi mengingatkan tentang persepsi keliru dari masyarakat Indonesia tentang gotong-royong. Sebagian besar masyarakat mempersepsikan gotong-royong sebatas kerja bakti sosial tanpa dibayar.
“Padahal, secara gagasan gotong-royong bukan sesuatu yang given, tetapi merupakan interprestasi dari pribadi masing-masing ketika berinteraksi dengan individu yang lain, royong itu persoalan legitimasi, gotong itu persoalan aksi,” kata dia.
Pada saat bersamaan, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta memaparkan, kebijakan ekonomi Pancasila sesungguhnya yaitu penjabaran langsung dari Alinea 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).