JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah pusat terhadap laporan keuangan 2019. Catatan ini diberikan meskipun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, ada 31 tamuan permasalahan di dalam LKPP tersebut. Temuan itu dibacakan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya terkait Jiwasraya dan Asabri
“Penting untuk ditekankan dengan opini WTP tidak berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindak lanjuti,” ujar Agung di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
Dia menuturkan, BPK juga menyoroti masalah dana pensiun yang belum didukung standar akuntansi yang nilainya mencapai lebih dari Rp2.000 triliun.
“Pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP 2019 sebesar Rp2.876 triliun belum didukung standar akuntansi,” tuturnya.
Secara khusus, dia menyampaikan masalah dalam program pensiun sudah terjadi selama puluhan tahun. “Temuan pemeriksaan tahun ini telah membuka jalan untuk melakukan perubahan besar-besaran, bahkan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun," katanya.