BPK Didesak Audit Dana Otsus Papua

Koran SINDO
Mula Akmal
BPK diminta mengaudit dana otonomi khusus Papua menyusul merebaknya gizi buruk dan wabah campak di Asmat, Papua. (Foto: iNews.id/Dok)

Menurut Jazuli, jangan sampai dana otsus yang bocor dan digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat Papua. "Karena itu kepala daerah yang ada di Papua khususnya, ini harus menyalurkan uang-uang dana otsus ini untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tahun ini mencapai Rp8 triliun. Rinciannya Rp5,1 triliun untuk Papua dan Rp2,9 triliun untuk Papua Barat. Namun, berbagai kalangan mempertanyakan alokasi dana itu karena Papua dan Papua Barat belum beranjak dari ketertinggalan. Belum lagi muncul wabah campak dan kasus gizi buruk yang menewaskan sekitar 70 bocah di kawasan ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menegaskan bahwa dana otsus itu belum terdistribusi dengan baik. Dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan yang menunjang kesejahteraan rakyat setempat.

Selain Papua, dua daerah yang menerima dana otsus yakni Aceh dan Yogyakarta. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dana otsus sebaiknya dievaluasi. Evaluasi itu penting untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan benar dan baik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
Nasional
10 hari lalu

Prabowo Perintahkan Audit RS usai Ibu Hamil dan Bayi Meninggal Ditolak 4 Rumah Sakit

Nasional
12 hari lalu

Hukum Sesat, Ekonomi Rusak

Nasional
15 hari lalu

BPK Selamatkan Uang Negara Rp69,21 Triliun, Terbesar di BUMN

Nasional
1 bulan lalu

KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal