JAKARTA, iNews.id –DPR meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana otonomi khusus (otsus) Papua menyusul merebaknya kasus gizi buruk dan wabah campak yang menimpa masyarakat Asmat, Papua. Audit itu untuk memastikan dana tersebut terdistribusi dengan benar.
"Seluruh dana dari APBN yang berasal dari negara itu tentu seluruhnya wajib diaudit oleh BPK," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.
Dia menjelaskan, audit BPK sangat penting untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa aliran dana otsus sudah sesuai prosedur atau belum. "Harus diberikan laporan kepada DPR dan masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan itu sesuai prosedur dan tata administrasi serta tata pengelolaan berdasarkan kaidah-kaidah atministrasi negara," ungkapnya.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan hal senada. Menurut dia, audit BPK merupakan langkah tepat di tengah banyaknya pertanyaan apakah dana otsus yang bernilai triliunan sudah tepat sasaran atau tidak.
"Saya kira bagus bila ada audit yang ketat dari BPK tentang penggunaan dana otsus ini kemana aja, kan besar jumlahnya triliunan. Pemerintah daerah harus membuat skala prioritas dana otsus ini digunakan untuk apa saja," ujarnya.