JAKARTA, iNews.id – Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memprotes hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 oleh sejumlah lembaga survei yang telah terdaftar di lembaga itu. Koordinator pelapor Djamaluddin Koedoeboen mengatakan, pihaknya mendesak KPU untuk mencabut izin lembaga-lembaga survei itu memaparkan hasil quick count yang kemarin disiarkan di berbagai media pemberitaan.
“Kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka. Kalau bisa, memang lembaga survei untuk sementara jangan pernah menyiarkan apa pun lagi untuk mengisi ruang-ruang publik,” kata Djamaluddin di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Dia menuturkan, tuntutan pencabutan izin itu dilayangkan BPN Prabowo-Sandi karena melihat adanya perbedaan hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang ditayangkan di beberapa media nasional dengan hasil penghitungan tim 02 di lapangan. “Ada lembaga survei yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100 persen dari jumlah sampel. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri,” ujarnya.
Bagi BPN Prabowo-Sandi, kata dia, hasil quick count lembaga-lembaga survei itu menyesatkan dan sangat berbahaya, bahkan bisa berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Apalagi, KPU belum merilis hasil resmi rekapitulasi suara secara keseluruhan, karena memang belum waktunya. Dengan begitu, penyampaian quick count oleh sejumlah lembaga survei itu dianggapnya sebagai upaya penggiringan opini masyarakat.
“Kami juga sangat menghargai dan menghormati KPU RI agar pekerjaannya tidak direcoki dengan kesan yang dibangun untuk mengisi pikiran-pikiran masyarakat ini,” tuturnya.
Sejumlah lembaga survei yang telah terverifikasi KPU memang sudah merilis hasil quick count sejak Rabu (17/4/2019) sore kemarin. Hasilnya, hampir seluruh lembaga itu memenangkan pasangan Jokowi–Ma’ruf.