Rencana Prabowo untuk membentuk BPN, di tengah melandainya tax ratio Indonesia, sepertinya tidak akan berjalan mulus. Kabinet Merah Putih yang dibentuk dan berisikan tokoh seperti Sri Mulyani yang terkenal cukup resisten terhadap ide pembentukan BPN menjadi salah satu faktor rencana tersebut akan tertunda - jika tidak batal - dalam waktu dekat.
Secara historis dan track record Sri Mulyani memang menunjukkan sikap penolakan terhadap gagasan pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu, melalui pembentukan BPN. Hanya saja resistensi tidak hanya muncul di era Pemerintahan Prabowo, melainkan sudah terpotret semenjak periode pertama rezim Jokowi.
Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, semisal, telah ada gagasan terkait dengan lembaga khusus yang langsung di bawah Presiden, dengan koordinasi Menkeu, yang bertugas mengumpulkan pendapatan atau penerimaan negara. Tapi sampai saat ini rencana itu tidak kunjung terealisasi, di mana saat itu Menkeu-nya Sri Mulyani.
Sebagai sosok yang memiliki reputasi internasional, hadirnya Sri Mulyani dalam pemerintahan selalu menuai respons positif pelaku ekonomi dan bisnis. Tetapi langkah kebijakannya, yang oleh beberapa kalangan dipandang cenderung berkiblat pada Amerika, membuat ekonomi nasional semakin terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global.
Integrasi ekonomi Indonesia ke dalam kerangka kapitalisme global pada akhirnya membuat Indonesia kian termarginalkan. Proses marginalisasi ini tidak terlepas dari segenap manfaat dan nilai tambah dari sumber daya yang melimpah tapi terserap ke pusat kapitalisme, seperti Amerika.
Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia dengan tegas dan jelas mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana digariskan di dalam konstitusi. Dalam upaya mencapai tujuan bernegara, Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang membuat negeri ini terus mendekat pada tujuan luhurnya.
Gagasan yang diintrodusir Prabowo terkait pembentukan BPN tentu tidak dapat dilihat secara terpisah dari agenda kebangsaan dan kenegaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dari perspektif ini, posisi kaum muda menjadi relevan untuk mengambil peran yang lebih partisipatoris.
Di tengah dinamika pembentukan BPN, posisi kaum muda menjadi mendukung. Sikap ini berangkat dari kondisi objektif akan rendahnya penerimaan negara sehingga diperlukan terobosan guna menjawab tantangan dan persoalan meningkatkan penerimaan negara. Dalam pandangan pemuda, BPN dapat diposisikan sebagai terobosan dan menjadi pintu utama penerimaan negara.
Esensi dukungan pemuda terhadap gagasan pembentukan BPN bukan hanya sebatas urusan meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, dukungan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari komitmen dan konsistensi dalam mendukung kemandirian negara, di mana pendapatan negara berada dalam kontrol presiden, bukan sebaliknya: proksi dari kekuatan asing!
Kemandirian merupakan pijakan penting negeri ini untuk melindungi diri dari kemungkinan intervensi dan dikte dari pihak-pihak tertentu. Mendukung kemandirian negara tidak berarti memutus ruang kerja sama dan kolaborasi. Sebaliknya, kerja sama dan kolaborasi diletakkan dalam kerangka yang lebih emansipatif, di mana hubungan yang terjalin tidak bersifat dominatif, namun sejajar dan saling menguntungkan.