Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu rujukan menentukan prioritas sasaran program sesuai ketentuan teknis masing-masing kementerian atau lembaga. Dengan demikian, desil bukan daftar mutlak penerima bantuan sosial.
Posisi desil juga bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga serta posisi relatifnya terhadap keluarga lain.
Karena itu, DTSEN terus diperbarui melalui data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan hingga laporan masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mencakup 290,13 juta rekaman individu dan 95,98 juta rekaman keluarga.
Masyarakat yang menemukan data sosial ekonomi diri maupun keluarganya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah di kanal resmi pemerintah, termasuk Cek Bansos, aplikasi SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta portal Cek DTSEN.
Pengajuan tersebut selanjutnya melalui proses verifikasi dan penghitungan ulang berdasarkan metodologi yang berlaku sehingga posisi desil tidak otomatis berubah setelah masyarakat mengajukan pembaruan.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.