JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan AsetHabiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas.
Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.