Breaking News: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Sidang Paripurna

Felldy Aslya Utama
DPR mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang. (Foto: Felldy Utama)

“Setuju,” jawab peserta rapat. 

“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU. 

Adapun hal yang menjadi pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. ⁠Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. ⁠Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
40 menit lalu

254 Anggota DPR Hadiri Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Dipimpin Puan Maharani

2 jam lalu

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Dinantikan

19 jam lalu

Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga

20 jam lalu

Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal