JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat usai Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando terjaring OTT KPK. Kemendagri langsung menunjuk sekretaris daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi pelaksana harian.
"Hari ini juga Sekda jadi pelaksana harian. Plh diangkat sampai ada penjabat Bupati," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/11/2018).
Dia menjelaskan, penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya. Langkah selanjutnya, dia menyarankan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengajukan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, Penjabat Bupati Pakpak Bharat.
Hal itu, kata Bahtiar, sesuai dengan Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.
Bahtiar menjelaskan, merujuk Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c, secara otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati, sampai inkrach putusan pengadilan.