Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tak segan menjatuhkan sanksi kepada para bupati yang menerbitkan kebijakan tak berpihak ke rakyat.
"Kemendagri juga harus bisa memberikan sanksi sesuai aturan juga kepada bupati agar ada efek jera," kata Dede.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan usulan pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju agar Bupati Pati dimakzulkan.
Jika dilihat berdasarkan fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang seluruh anggotanya menyatakan setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Fraksi lainnya memilih untuk tidak mendukung pemakzulan dan hanya meminta Bupati Sudewo melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang diambil ke depan.