Deklarasi dukungan berlangsung meriah. Djakarta Theater seolah menjadi lautan biru karena Prabowo-Sandi dan ribuan pengusaha yang hadir mengenakan kemeja biru.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Sidik Motik membacakan deklarasi dukungan kepada pasangan calon penantang petahana tersebut.
"Kami pengusaha Indonesia tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional akan mengunakan segenap daya dan upaya dengan cara-cara terhormat, terpuji serta jujur menjadikan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024," kata Suryani.
Tak hanya deklarasi saja, Suryani juga menyampaikan tiga butir rekomendasi dari Aliansi Pengusaha Nasional yang akan diserahkan kepada Prabowo-Sandi.
Tiga butir rekomendasi tersebut yakni:
1. Membangun sistem ekonomi Indonesia untuk tujuan kemashlahatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan untuk kepentingan/kemakmuran sekelompok orang saja. Untuk mencapai hal tersebut, maka negara harus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru di seluruh wilayah Indonesia, dengan berbagai usaha antara lain kemudahan akses finansial dan izin berusaha, mendorong penggunaan produksi dalam negeri secara masif agar mengurangi volume impor dan memperbaiki nilai tukar rupiah serta usaha-usaha strategis lain agar pusat-pusat ekonomi bisa tumbuh tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia.
2. Melakukan upaya-upaya taktis, strategis dan berkelanjutan agar cabang-cabang kegiatan ekonomi yang vital bagi kelangsungan/kejayaan bangsa negara dengan menguasai hajat hidup orang banyak misalkan informasi/telekomunikasi dan energi harus segera sepenuhnya kembali dikuasai oleh negara. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa mandiri, bangsa yang tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan asing manapun dalam bentuk apapun. Tidak boleh bangsa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
3. Melakukan penataan pelaku utama ekonomi Indonesia, dimana tiga pilar pelaku ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Koperasi harus berperan dan berfungsi sesuai konstitusi. Banyak BUMN yang menjalankan ekonomi yang justru tidak pada sektor-sektor vital, demikian sebaliknya banyak swasta bahkan perusahaan asing yang justru menguasai ekonomi vital dan menguasai hajat hidup orang banyak.