JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di 2026 mendatang. Langkah kolaboratif dinilai perlu dilakukan baik dari pusat, pemerintah daerah, hingga swasta.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar menegaskan, langkah tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Mandatnya jelas kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta termasuk akademisi dan lembaga riset untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem 2026," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Menurut data Kemenko PM, dari 23,85 juta orang miskin, sebanyak 2,38 juta di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrem.
Cak Imin menyampaikan, pendekatan pemberdayaan kini menjadi landasan kebijakan negara dalam mengatasi kemiskinan.
Dia pun menekankan bahwa perubahan paradigma diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di level makro.
"Pemberdayaan adalah mandat konstitusi inti dari janji republik ini kepada seluruh warganya," ucapnya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya berbasis bantuan sosial, tetapi harus mendorong kemandirian masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan kelompok produktif memperoleh akses kerja, skill, dan peluang usaha yang lebih luas.
"Hanya dengan pemberdayaan kita dapat mengurai kemacetan struktural untuk memajukan kesejahteraan umum," tuturnya.