"Fungsi pengawasannya sudah ada, sebagai perangkat desa, perangkat kelurahan kan bagian dari Kemendagri. Kami punya inspektorat, punya pemdes-nya, kerja samanya sudah ada antara Kemenkeu, Kemendes dan Bappenas sebagai perencanaan umumnya, sudah ada semua,” tutur Tjahjo.
Kendati demikian, Politikus PDI Perjuangan itu juga berpendapat, jangan sampai fungsi pengawasan yang ketat terhadap dana desa tersebut justru berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan kepala desa dan perangkatnya, sehingga bisa mengakibatkan inisiatif untuk membangun pedesaan menjadi terhambat. Karena itu, kata dia, harus ada alokasi sendiri untuk dana operasional kades dan perangkat yang dapat diambilkan dari dana desa.
“Jangan sampai fungsi-fungsi pengawasan itu menghambat inisiatif perangkat desa, karena faktor ketakutan itu ada. Maka kami mengusulkan ada anggaran sendiri untuk kepala desa dan perangkat desa,” ucap Tjahjo.