Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Presiden Jokowi juga dinilai telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman, diberhentikan," kata Prof Fathul Wahid dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan di Auditorium Prof KH Kahar Muzakir Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).
Dia mengungkapkan, gejala tersebut diperjelas saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak.
Puluhan Guru Besar dan alumni Universitas Indonesia (UI) menyampaikan keprihatinan dan keresahan atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Pernyataan sikap ini disampaikan di halaman Rektorat Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).
"Kami, sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.