JAKARTA, iNews.id - Biaya pendaftaran tanah pertama kali bisa lebih ringan di sejumlah daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi mengatakan, dari 132 pemerintah daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara, 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan pengurangan tarif.
"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Uunk dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan kepemilikan tanahnya.
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan pembebasan maupun pengurangan tarif ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.