Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang ditetapkan pemerintah setempat.
Uunk menyebut, dukungan pemerintah daerah tersebut turut berkontribusi terhadap capaian pendaftaran tanah nasional. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.
Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan insentif BPHTB dan berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke lebih banyak wilayah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat.
"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," kata Uunk.