Menurut dia, melalui RUU Perampasan Aset, korban tindak pidana investasi dapat memperoleh ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," imbuhnya.
Habiburokhman juga memastikan RUU tersebut telah memuat perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa maupun aparat penegak hukum.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," pungkasnya.