Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) setiap pekan untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Pembahasan bahkan tetap berlangsung saat DPR memasuki masa reses.
"Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi apa namanya kita menyalurkan aspirasi masyarakat," ucap Habiburokhman.
Dia menilai pengesahan RUU tersebut menjadi kabar baik bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Sebab, RUU ini mengatur mekanisme pengembalian kerugian korban melalui penjualan aset pelaku tindak pidana.
Habiburokhman menuturkan, selama ini pengembalian kerugian korban kerap tidak diterima secara langsung. Bahkan, ada korban yang tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali.
"Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," katanya.