Meski begitu, DPR RI tidak bisa menetapkan standar bentuk kegiatan reses yang dijalankan setiap anggota DPR, karena komponen kebutuhan di setiap daerah bervariasi. Kegiatan reses yang dijalankan pun tergantung pada anggota.
"Nah, dalam kunjungan kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu 'ditembak' di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu," kata dia.
Bahkan, anggota DPR perlu menomboki kekurangan biaya reses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan, terutama bagi Anggota DPR yang berasal dari daerah padat penduduk.
"Kadang-kadang Anggota DPR ini ya bisa juga nombok, gitu loh. Nah, sehingga kemudian kita nggak bisa masukin kegiatan, misalnya yang untuk dibakukan di aplikasi, gitu loh. Nah, yang penting kalau menurut kita itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kan harus menunjukkan komponen biaya yang cukup sesuai dengan uang yang kemudian dikasih," ujarnya.