JAKARTA, iNews.id – Para sekretaris jenderal (sekjen) partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur hari ini mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kunjungan mereka ke kantor lembaga itu untuk memastikan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019—yang akan disahkan pada 15 Desember ini—berjalan sebagaimana mestinya.
Kedatangan para sekjen parpol pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno itu pun langsung diterima oleh tiga komisioner KPU, yaitu Viryan Aziz, Evi Novida Ginting, dan Pramono Ubaid. Selanjutnya, pertemuan para sekjen parpol dengan ketiga komisioner KPU itu berlangsung secara tertutup.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuannya dengan KPU hari ini membahas sejumlah topik. Salah satu yang menjadi isu krusial saat ini menurutnya adalah masih adanya masalah pada DPT Pemilu 2019.
“Jadi, kami ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal. Karena kita tahu, 15 Desember ini akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga,” kata Muzani di Kantor KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Dia menuturkan, Koalisi Indonesia Adil Makmur ingin memastikan kepada KPU jika seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT. Menurut dia, hal tersebut penting diperhatikan agar setiap warga yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.
“Pada 17 April tahun depan, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih harus dapat menggunakan hak pilihnya. Makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ucap Muzani.
Selain itu, kata dia, Koalisi Indonesia Adil Makmur juga ingin memastikan tidak ada pemilih ganda pada Pemilu 2019. Sebab, DPT ganda bisa mengubah hasil kompetisi demokrasi lima tahunan yang akan berlangsung nanti.
“Kedua, untuk memastikan nama (DPT) tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali,” ujar Muzani.
Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan yang belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.
“Jadi, tadi kami konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar ‘jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa’. Kami ingin memastikan itu. Tadi, dari jawaban KPU, kami sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua,” ujar Priyo.
Selain Muzani dan Priyo, turut hadir di Kantor KPU hari ini Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian.