Gilang pun mendorong adanya transparansi dalam mengungkap peristiwa yang menyebabkan nyawa warga melayang ini. Untuk itu, menurutnya, diperlukan keterlibatan instansi atau lembaga lain sehingga hasil investigasi tidak berat sebelah. Salah satunya adalah keterlibatan Komnas HAM.
"Keterlibatan semua pihak atau stakeholder terkait sangat diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dalam kejadian ini. Harus ada yang bertanggung jawab atas tewasnya seorang warga yang tengah menyuarakan aspirasinya di mana hak tersebut dilindungi dalam konstitusi," papar Gilang.
Sekedar informasi, bentrokan antara pihak kepolisian dengan warga di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi saat aksi demo pada Sabtu (7/10/2023) kemarin.
Warga menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) memenuhi janji untuk memberikan 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar Hak Guna Usaha (HGU). Demo dilakukan karena pihak perusahaan tak juga memenuhi kesepakatan setelah puluhan tahun berjanji.
Dalam aksi demo itu, diketahui tiga orang warga mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat kepolisian. Bahkan salah seorang warga tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian.