JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut upaya deradikalisasi terhadap anak pelaku terorisme selama ini terhambat stigma dari masyarakat. Padahal diperlukan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan anak-anak dari pola asuh yang salah.
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA, Elvi Hendrani menjelaskan di masyarakat masih berkembang stigma anak pelaku terorisme juga harus dihukum.
"Masyarakat masih melihat anak-anak ini adalah pelaku yang harus dibinasakan, bukan dibina karena masyarakat menganggap mereka calon teroris," kata Elvi dalam acara bincang-bincang mengenai anak korban jaringan terorisme di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Padahal, kata dia, anak-anak tersebut korban dari pola asuh orang tua yang salah. Selain itu, katanya, masyarakat juga cenderung enggan menerima kembali anak-anak ini di kampung atau desa mereka.
"Stigma karena pelabelan dari orang tuanya. Anak jadi tidak diterima lagi oleh keluarganya, kampungnya," tutur dia.
Untuk itu, katanya, pemerintah kemudian mengganti identitas sejumlah anak korban jaringan terorisme agar mereka bisa hidup normal di masyarakat setelah dibina melalui program deradikalisasi. Kementerian PPPA, menurut Elvi siap membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri untuk merehabilitasi 101 anak yang orang tuanya terkait dengan kasus teror bom bunuh diri di Katedral Hati Yesus Yang Maha Kudus Makassar, Sulawesi Selatan.