Negara-negara tersebut adalah Birma dan Filipina, sedangkan Indonesia baru diberi janji kemerdekaan kelak di kemudian hari. pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Koiso, pada tanggal 7 September 1944.
Untuk menunjukkan kesungguhannya, Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dan diketuai oleh KRT. Radjiman Wedyodiningrat.
Setelah sidang BPUPKI yang selesai pada 7 Agustus 1945, dengan hasil menetapkan rumusan Pancasila serta membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI.
Jepang semakin terdesak dan hancur berantakan, setelah kedua kotanya yakni Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Detik-detik proklamasi juga dilalui dengan peristiwa Rengasdengklok. Setelah mendengar kabar tersebut, para pemuda mendesak Soekarno dan Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Moh. Hatta ingin merundingkan dengan PPKI terlebih dahulu, dan meyakini janji Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Untuk mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang, pada tanggal 16 Agustus 1945, kedua tokoh tersebut dibawa ke Rengasdengklok untuk menyatukan pendapat. Setelah pertemuan antara Ahmad Subarjo (golongan tua) dengan Yusuf Kunto dan Wekana (golongan tua), didapat kesepakatan untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan.