“Wacana (hak angket) silakan saja. Saya tidak di domain itu. Buat saya bekerja saja sekarang. Mari kita tunjukkan di Jabar yang kita cintai ini. Saya akan pertaruhkan nama baik dan jabatan saya di pj gubernur ini,” kata dia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggulirkan wacana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait pengangkatan Iriawan sebagai pj gubernur Jabar. Salah satu isu yang disorot oleh parpol-parpol itu menyangkut soal ketidaknetralan Iriawan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
Pilgub Jabar 2018 diikuti oleh empat pasang calon. Di antara para kandidat itu terdapat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan—yang sama-sama memiliki latar belakang dari kepolisian seperti Iriawan. Anton menjadi calon wakil gubernur (cawagub), berpasangan dengan calon gubernur (cagub) Tb Hasanuddin, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjajal dunia politik di Jabar, Anton menjabat wakil kepala Lembaga Pendidikan (Lemdiklat) Polri.
Iriawan pun segera menepis tudingan tentang ketidaknetralannya di pilgub Jabar itu. Menurut dia, salah satu tugas yang harus dilakukannya sebagai pj gubernur justru menjaga agar ASN di Jabar tetap netral.
“Saya akan tindak jika ada anak buah saya nanti tidak netral. Kalau saya memerintah tidak netral kan lucu. Tolong jelaskan, tidak netralnya saya dimana? Saya kemarin disumpah pakai Alquran. Kayaknya (tuduhan itu) gak berdasar. Percaya sama saya, saya akan netral. Mari kita lihat setelah tanggal 27 Juni ini,” tutur mantan kapolda Metro Jaya itu.