JAKARTA, iNews.id - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggeledah satu unit ruko empat lantai di Pekanbaru, Riau yang dioperasikan PT HMV, salah satu operator televisi kabel terbesar di Pekanbaru, Riau. Penggeledahan juga dilakukan terhadap PT DMJ di Dumai. Keduanya terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta.
Kemenkumham menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan atas dasar hukum, yaitu berdasarkan perintah pengadilan (pro justitia). Kemenkumham tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain kecuali pengadilan dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut.
Dari penindakan terhadap HMV dan DMJ, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa alat yang diduga kuat berfungsi mendistribusikan konten secara ilegal. Petugas juga sudah memeriksa sejumlah orang menyusul penindakan tersebut.
Merespons penggeledahan ini, manajemen HMV dan DMJ mengeklaim mereka merupakan lembaga penyiaran resmi berizin. Mereka juga mengaku punya alamat jelas dan taat membayar pajak.
"Izin ini tidak serta merta terbit melainkan setelah mendapat Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dari Komisi Penyiaran Indonesia, sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran," ujar manajemen HMV dan DMJ melalui keterangan tertulis, Rabu (4/3/2020).