JAKARTA, iNews.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia merilis hasil kajian kinerja DPR masa sidang 2018-2019. Salah satu hasilnya target kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tak sesuai dengan yang ditentukan tahun ini.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui ada pembahasan RUU yang tertunda. Namun, dia menyampaikan bahwa pembahasan RUU tidak sepenuhnya di tangan DPR saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah.
“Saya tidak terkejut dengan kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia yang disampaikan pada Jumat (23/11/2018) terhadap berbagai kinerja DPR RI. Bahkan saya sangat menghargai upaya dan kerja keras Formappi yang ingin mendorong DPR menjadi baik,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (24/11/2018).
Politikus Partai Golkar itu berpendapat, kritik yang dilontarkan Formappi merupakan bentuk rasa cinta rakyat kepada DPR agar bisa terus memperbaiki kinerjanya. Dia berharap kritik Formappi juga bisa didengar oleh pemerintah, sehingga harapan agar DPR lebih giat menyelesaikan RUU.
“Mengapa? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah,” ucap Bamsoet.