KPK selanjutnya menggandeng para pihak untuk berkolaborasi dalam upaya penyelamatan danau-danau tersebut. Sehingga, area danau tercatat dalam pengelolaan sebagai kekayaan negara. Salah satunya, fungsi danau kembali pulih untuk menyokong ekosistem alaminya sekaligus memberikan dampak positif bagi sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya.
"Bahkan KPK mencatat, selama 2021 berhasil mendorong penyelamatan potensi kerugian keuangan negara/daerah melalui pensertifikatan aset senilai Rp11,2 triliun," ungkapnya.
Kemudian juga, fungsi penindakan KPK beberapa kali menangani perkara yang berkaitan dengan persoalan mafia tanah ataupun perizinan. Di antaranya, suap perizinan lahan dan tambang. Teranyar, KPK juga berhasil mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di DKI Jakarta.
"Seperti suap perizinan lahan untuk tambang, kebun, sehingga sering terjadi tumpang tindih izin, sampai dengan perkara pengadaan tanah, seperti perkara pengadaan tanah Munjul DKI Jakarta," pungkasnya.