“Saya ditanya, Pak Arief nerima juga enggak? Ya jawaban saya enggak lah,” ucapnya sambil tersenyum kecil.
Dia pun menyinggung soal PDIP yang merasa diperkuat dengan adanya fatwa dari Mahkamah Agung (MA) yang menyebut “penetapan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon anggota legislatif yang dinilai terbaik”. Menurut Arief, KPU juga memiliki payung hukum kuat yang melandasi penolakan terhadap usulan PDIP.
“Siapa pun bisa mengajukan PAW. Tetapi pengajuan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami (KPU) memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa itu putusannya, kan memang tidak memungkinkan (usulan PDIP menempatkan Harun di DPR) untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Arief menuturkan, sebenarnya bunyi amar putusan dalam fatwa MA yang diberikan PDIP ke KPU pun tidak mengatakan demikian (penetapan PAW anggota DPR diserahkan kepada pimpinan parpol). Namun, ketika dikonfirmasi bagaimana amar putusan yang sebenarnya, Arief enggan menjawab dan malah meminta awak media menanyakan ke penyidk KPK.
“Hmmm. Nanya terus. Nanti selebihnya kalian (wartawan) boleh tanya ke penyidik saja,” tuturnya.