"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," kata Bivitri.
Bivitri mengatakan, pada Januari 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp78,06 triliun untuk bansos.
"Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu kita bisa lihat angkanya di atas dari Rp496,8 triliun menjadi Rp508 triliun. Rp508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini," kata dia.
Dia juga menyinggung bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Salah satunya pembagian 10 kg beras yang meng-cover 22 juta kepala keluarga, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 18 juta kepala keluarga.
"Kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi apa yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi film dokumenter Dirty Vote. TKN menuding film tersebut mengandung unsur kebencian.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman di Jakarta, Minggu (11/2/2024).