JAKARTA, iNews.id - Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024. Salah satunya yakni dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemilu.
Dalam film itu, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan pembagian bansos kian masif sejak 2009, 2014 hingga 2024. Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bivitri melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut. Dia mengibaratkan praktik itu sebagai politik gentong babi.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri.
Menurut Bivitri, perbudakan di AS saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah bagi orang-orang yang berebut jatah resmi untuk kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar dia.
Film Dirty Vote menemukan fakta frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Jumlahnya bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan data yang dipaparkan, penyaluran bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang pemilu.