Laode juga menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu hasil penghitungan kerugian negara akibat kasus itu. KPK sedang menunggu hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swastanya sudah atau tengah ditangani oleh KPK. Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menkopolhukam, karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK,” kata dia.
Terkait kasus yang menjerat PT Pertamina Energy Service Ltd (PES), ada dugaan suap perdagangan minyak mentah dan kilang. Dia menyebut bahwa saat ini perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Bahkan, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Dalam perkara ini, kami membutuhkan penelusuran bukti lintas negara sehingga perlu kerjasama Internasional yang kuat. Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara (Indonesia-Thailand-United Arab Emirate-Singapore-British Virgin Island) dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu sedang dua negara lain tidak kooperatif,” ucap Laode.
Kesulitan lainnya, menurut Laode, kasus ini juga melibatkan sejumlah perusahaan cangkang di beberapa negara “save heaven” seperti BVI. Pihaknya pun berharap agar semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut.