Selain transparansi anggaran, Ahok menyoroti pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Dia berpandangan daerah penghasil semestinya memperoleh bagian yang lebih besar dari kekayaan alam yang dihasilkan wilayahnya.
"Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton adalah milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," kata dia.
Ahok menegaskan jabatan publik seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan.
"Jadi kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," tuturnya.
Sementara itu, narasumber lain, Gustika Jusuf Hatta, menyoroti penentuan prioritas anggaran pemerintah. Dia menyebut minat baca Generasi Z justru meningkat berdasarkan sejumlah riset, tetapi anggaran perpustakaan mengalami pemotongan.
Menurut Gustika, persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan data belum tentu diikuti pemanfaatannya dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, data yang dikumpulkan seharusnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas anggaran.
“Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayanya nggak pernah dilihat," katanya.