JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama No SE 09 tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan pada 27 September 2023 lalu. SE itu bertujuan untuk memberikan panduan bagi penceramah agama dalam memberikan ceramah keagamaan di dalam tempat ibadah, salah satunya yaitu tidak bermuatan kampanye politik praktis.
Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Jeane Maria Tulung mengatakan SE ini juga berlaku di seluruh tempat ibadah di Indonesia termasuk gereja. Menurutnya, SE tersebut dengan tegas melarang gereja digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis Pemilu 2024.
"Iya memang (dilarang), Pak Menteri juga kan sudah memberikan imbauan rumah ibadah jangan dijadikan tempat berkampanye berpolitik praktis dan sebagainya," kata Jeane usai Pagelaran Moderasi Beragama di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
Untuk mengontrol para penceramah agar tidak menyampaikan muatan politik, gereja memiliki sinode atau dewan gereja. Mereka biasanya bertemu untuk memutuskan suatu masalah doktrin, administrasi atau pelaksanaan suatu hal tertentu.
"Para penceramah atau yang membawa khotbah di dalam gereja itu yang memang diakui oleh gereja dan punya sinode. Di situ kontrolnya ada di sinode yang mengatur para pendeta yang ceramah dan khotbah di gereja ataupun di tempat-tempat lain semuanya dalam kontrol sinode termasuk di gereja lokal itu sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan sinode juga harus terdaftar dan memiliki SK di bawah Ditjen Bimas Kristen Kemenag.
"Iya, di sinode kan mereka terdaftar, sinode kan tahu mana pendeta pendeta yang melayani gereja a,b,c,d," tuturnya.
Sebagai informasi, dalam SE Menteri Agama No SE 09 tahun 2023 itu penceramah diharuskan memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat; sikap toleransi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; sikap santun dan keteladanan serta wawasan kebangsaan.