JAKARTA, iNews.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara. Tak menyerah sampai di sini, pengurus Demokrat yang menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum itu akan melanjutkannya ke ranah hukum.
Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems. Dia mengatakan penyelesaian konflik partai politik bisa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).
"Mekanisme hukum itu insya Allah akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya di Jakarta, Kamis (1/4/2021).