Saiful mengklaim pihaknya menerima keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya hal itu menunjukkan Moeldoko tetap taat hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang sebagai kepala KSP.
"Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024. Sekali lagi, ini adalah pilihan demi menyelamatkan Indonesia Emas 2045. Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama-sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Selanjutnya, Saiful mengatakan Moeldoko dan pengurus Demokrat versi KLB Sumut mengimbau kepada seluruh kadernya untuk tetap tenang, solid, bersatu, dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Pihaknya mengajak semua kader menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia jika Partai Demokrat merupakan partai yang bersih, cerdas, dan santun.
"Mari kita tunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memperjuangkan demokrasi berlandaskan Pancasila, yang memperjuangkan nasib rakyat agar makin baik, yang memberi ruang kepada seluruh kader untuk mengembangkan karirnya, yang menjadi partai terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.