JAKARTA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan praktik politik uang berpotensi muncul saat Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi covid-19. Potensi dinilai bisa terjadi lantaran banyak masyarakat terdampak perekonomiannya karena pandemi covid-19.
Anggota DKPP, Teguh Prasetyo berharap penyelenggara bisa mengantisipasi potensi itu jauh-jauh hari. Dia berharap Pilkada 2020 menghadirkan kepemimpinan yang mampu membawa masyarakat lepas dari dampak covid-19.
"Kondisi seperti sekarang jangan digunakan untuk menggiring pilihan politik masyarakat. Biarkan mereka bebas memilih," ucapnya di Jakarta, Jumat (7/8/2020).
Dalam konteks ini, Teguh juga menyoroti calon petahana yang maju kembali di Pilkada 2020. Dia berharap para calon petahana menyadari pengambilan kebijakan penanganan covid-19 merupakan kewajiban sebagai kepala daerah.
Teguh mengingatkan para kepala daerah tidak memanfaatkan program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial sebagai komoditas politik mengeruk suara. Seperti memasang atribut politik dalam bantuan sosial.
"Jangan sampai anggaran itu diklaim untuk kepentingan pemenangan," ucapnya.
Dia berharap penyelenggara, peserta maupun pemilih menjaga Pilkada 2020 tetap demokratis dan bebas dari politik uang. Karena menurutnya pemimpin daerah tak hanya menyejahterakan masyarakat tapi juga harus visioner dan bermartabat.