"Dan Pak Mendagri tadi sudah menyetujui kalau kita mau ada rencana, ini masih rencana ya, rencana dalam penegakan dan sosialisasi Pemilu, kita akan rencananya membentuk kantor perwakilan DKPP di Papua.
DKPP segera mencari dasar hukum untuk membangun kantor perwakilan DKPP di Papua. Sebab kantor perwakilan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Yang diatur di Undang-Undang itu adalah kita membentuk tim pemeriksa daerah secara ad hoc. Kantor perwakilan itu belum diatur dalam undang-undang," kata Heddy.