Selain itu, Dokter Tifa menyoroti penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) sembilan digit pada dokumen tahun 2010 dan 2014. Dia menyebut aturan perubahan NIP PNS menjadi 18 digit telah berlaku sejak 2008. Karena itu, menurutnya, dokumen tersebut perlu diverifikasi kepada institusi penerbit ijazah, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kejanggalan lain yang disoroti Dokter Tifa berkaitan dengan dua pasfoto yang diserahkan saksi Binsar Siagian dalam dokumen pencalonan tahun 2012.
Dia mengaku mempertanyakan kesamaan sosok dalam foto barang bukti dengan foto yang tercantum pada salinan ijazah. Namun, menurut Dokter Tifa, saksi tidak memberikan jawaban tegas.
"Saya tanya apakah orang ini orang yang sama? Saksi tidak bisa menjawab, ragu-ragu tidak bisa menjawab. Bahkan tadi berkata tidak ya, ragu-ragu. Jadi ini adalah skakmat dari saya ya teman-teman semuanya ya, skakmat dari saya tentang itu," ucapnya.
Dokter Tifa juga mempersoalkan dokumen Pilpres yang diserahkan KPU kepada kepolisian. Dia menyebut dokumen yang diserahkan hanya untuk Pilpres 2019, sedangkan berkas Pilpres 2014 tidak diserahkan. Menurutnya, saksi KPU tidak dapat menjelaskan alasan hal tersebut.
Terakhir, dia menyinggung tiga lembar fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Jokowi yang dibawa saksi Binsar Siagian. Dokter Tifa mengklaim tidak terlihat cap sidik jari tiga jari pada salinan ijazah SMP dan SMA tersebut.
Atas sejumlah hal yang dipersoalkannya, Dokter Tifa meminta majelis hakim mendorong kepolisian melakukan uji digital forensik terhadap spesimen ijazah SD, SMP, dan SMA, khususnya pada bagian cap tiga jari.