Dia juga menyinggung aturan internal KPU dan regulasi kementerian yang menurutnya mewajibkan verifikasi apabila ditemukan kejanggalan pada legalisasi ijazah.
Dokter Tifa turut mengutip sampel hasil penelitian Bonatua Silalahi yang disebut dibawa ke persidangan. Dia menyoroti dua spesimen legalisasi ijazah, termasuk pencantuman nama Dekan Muhammad Naim pada dokumen pencalonan wali kota pada 2005 dan 2010.
Menurut Dokter Tifa, masa jabatan Muhammad Naim sebagai dekan baru berlangsung pada 2008-2012.
"Tapi anehnya legalisir ijazah yang ada tanda tangan Prof. Muhammad Naim juga digunakan untuk Walikota 2005 dan tahun 2010. Padahal Prof. Naim itu baru jadi dekan tahun 2008 sampai 2012. Berarti Prof. Naim ini ketika tanda tangan pakai mesin waktu ya, jadi lompat ya, gitu," tuturnya.
Dia juga mempersoalkan penggunaan spesimen legalisasi yang sama untuk pencalonan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2014, meski menurutnya posisi dekan telah berganti.