JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terkait pembatalan ibadah haji 1441 Hijriah/2020 Masehi. Menag diminta menjelaskan keputusan tersebut dalam kesempatan rapat kerja (raker) yang digelar Kamis (4/6/2020).
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan, penjelasan tersebut dinilai penting karena ibadah haji menyangkut kepentingan banyak orang.
"Kita sudah mengagendakan rapat kerja, lusa 4 Juni pukul 10 atas izin pimpinan DPR untuk raker dengan Menag," ujar Yandri di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Menurutnya keputusan Menag tidak memberangkatkan haji 1441 Hijriah keliru. Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai aturan yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kebijakan tidak memberangkatkan jemaah haji, kata dia seharusnya diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR.
"Harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR. Termasuk yang sangat penting seperti ini, harus bersama-sama DPR untuk memutuskan batal atau tidak," katanya.