JAKARTA, iNews.id - DPR akhirnya mengesahkan perubahan kedua atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (KPK) menjadi undang-undang baru. Keputusan tersebut diambil dalam forum rapat paripurna yang digelar siang ini.
Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, menyampaikan laporan pembahasan di tingkat satu revisi UU KPK terlebih dulu di hadapan anggota dewan yang hadir dalam dalam rapat paripurna.
“Tujuh fraksi secara penuh menerima tanpa catatan, dua fraksi belum menerima atau menyetujui, terutama yang berkaitan dengan pemilihan Dewan Pengawas yang tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR yaitu Fraksi Gerindra dan PKS,” ujar Supratman
Sementara, Fraksi Partai Demokrat belum bisa menyampaikan pandangan lantaran masih ingin melakukan konsultasi dengan pimpinan partai. Oleh karena itu, Supratman meminta agar hasil pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 untuk dibawa ke tahap selanjutnya yakni disetujui menjadi UU.
Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. “Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fahri yang langsung dijawab kompak “setuju” oleh anggota dewan yang hadir.