JAKARTA, iNews.id - Sidang Paripurna DPR RI menyepakati tetap melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Bahkan, DPR juga akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti pembahasan ini pada pekan depan.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai Omnibus law Cipta Kerja bakal diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dia mengaku hal tersebut berdasarkan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal RUU tersebut.
"Adanya pesetujuan terhadap surat, yaitu Surat Presiden/R06 tanggal 7 Februari 2020 dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam rapat konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020 serta hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk dilanjutkan, diteruskan ke tingkat Badan Legislasi," katanya dalam rapat paripurna, Kamis (2/4/2020).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi membenarkan apabila pihaknya yang ditunjuk untuk membahas omnibus law Cipta Kerja. Baleg DPR, dia mengatakan akan mengagendakan pembentukan panitia kerja atau panja pembahasan omnibus law Cipta Kerja.
Meski pelaksanaan rapat secara fisik dibatasi, Baleg akan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap omnibus law Cipta Kerja secara virtual.
"Rencana minggu depan bentuk panja, lalu uji publik mengundang pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kalangan buruh. Kami akan undang secara fisik atau virtual. Kami akan dengarkan semuanya sehingga kehadiran RUU ini paling tidak bisa ditemukan titik persamaan," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.
Diketahui, banyak pihak yang meminta agar DPR menunda terlebih dahulu pembahasan RUU Omnibus Law dan fokus membantu pemerintah untuk menangani pandemi covid-19 (virus corona) yang semakin meluas ke sejumlah wilayah Indonesia.